admpintas 
Pintasmedia- Proses menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Malang seru untuk diikuti. Bagaimana tidak, Pilkada yang menjadi ajang pertempuran Partai Politik (parpol) untuk memenangkan calonnya ini rupanya juga memicu perseteruan media massa. Sebab, tak sedikit media massa masuk dalam barisan pemenangan salah satu pasangan calon. Perseteruan mulai dari adu berita hingga perang opini para petinggi media.
Keterlibatan media massa pada pertempuran ini ditengarai karena adanya kecenderungan keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Termasuk juga dikarenakan keterlibatan petinggi media massa dalam percaturan politik praktis dengan menjadi tim sukses atau tim pemenangan pasangan calon.
Seperti halnya yang terjadi di daerah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang didapat dari netizen, di wilayah ini sedang terjadi perang urat syaraf sejumlah petinggi media massa karena pilkada.
Diduga kuat permasalahan ini karena adanya ketersinggungan dari petinggi media massa yang namanya masuk dalam daftar tim pemenangan pasangan calon dipublikasikan oleh media online di Malang. Kemudian muncul tulisan opini yang mengarah pada media online tersebut dengan isi tulisan soal jurnalisme nyinyir.
Biar nggak kepanjangan, simak aja sejumlah tulisan beserta link-liknya yang bisa dibaca langsung.
1.Orang-Orang Media di Dalam Tim Kampanye Bapaslon SanDi, Begini Tanggapan KPU
Pewarta: Tubagus Achmad Editor: Nurlayla Ratri Aug 14, 2020
MALANGTIMES – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 semakin seru untuk dibahas karena banyaknya politisi yang saling lobi terkait dukungan kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang yang diusung.
Juga yang masuk dalam poin pembahasan mengenai masuknya beberapa nama yang memiliki background pimpinan media massa di area Malang Raya.
Misalnya di dalam tim kampanye Bapaslon Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi), ada nama Kurniawan Muhammad yang merupakan Direktur Jawa Pos Radar Malang. Lalu juga ada nama Imawan Mashuri yang merupakan Direktur Utama MalangPost.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Sumber Daya Manusia KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan bahwa jika mengatasnamakan personal itu merupakan hak politik dari yang bersangkutan.
“Secara personal itu hak politiknya. Masuk ranah kewenangan Dewan Pers,” ujar Dika, sapaan akrabnya ketika dikonfirmasi oleh pewarta beberapa waktu lalu.
Diperbolehkan atau tidak, jika merujuk pada peraturan KPU, Dika menuturkan bahwa tidak terdapat peraturan yang mengatur terkait masuknya orang-orang yang berlatar belakang pimpinan sebuah media.
“Tidak diatur di PKPU 4/2017,” tuturnya.
Dika pun tidak dapat berpendapat lebih jauh, karena pihak KPU sampai saat ini masih belum membuka pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Malang, maka dari itu masih belum mendata tim kampanye dari Bapaslon yang telah beredar di publik.
“Belum masuk masa pendaftaran. Kami juga belum dapat meminta daftar tim kampanye,” ungkap pria berkacamata ini.
Ke depan disampaikan oleh Dika bahwa pihak KPU akan terus bekerja sama dengan jajaran media massa agar terus membantu terkait sebagai fasilitator kampanye. Tentunya tetap media massa telah terikat dengan kode etik jurnalistik.
“Media massa posisinya harus berimbang, tidak memiliki kecenderungan keberpihakan pada salah satu calon saja,” jelasnya.
Tapi sekali lagi adanya nama Kurniawan Muhammad dan Imawan Mashuri yang masuk di dalam tim kampanye Bapaslon SanDi yang juga berlatar belakang petinggi media di Malang, Dika mengatakan bahwa itu harus dipastikan terlebih dahulu, bergabung secara personal atau kelembagaan.
“Harus dipastikan bergabung secara personal atau kelembagaan. Secara personal, itu hak masing-masing sesuai peraturannya. Jika kelembagaan, ranahnya Dewan Pers atau organisasi profesinya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, bahwa Bapaslon SanDi telah melaunching tim kampanye pada hari Rabu (5/8/2020) malam di salah satu Rumah Makan di Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan kekuatan lima partai politik (parpol) yakni PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Gerindra, PPP dan Partai Demokrat.
2. Masuk Jajaran Tim Kampanye SanDi, Dua Petinggi Media di Malang Bungkam
Pewarta: Aldi Nur Fadil Auliya Editor: A Yahya Aug 14, 2020
MALANGTIMES – Independensi sejumlah media massa di Malang Raya pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 tengah diuji. Karena tidak sedikit pimpinan media massa di Malang Raya ini yang terlibat aktif pada hiruk pikuk penentuan kepala daerah dengan menjadi Tim Sukses (Timses) atau Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon (Bapaslon). Salah satunya dengan menjadi Tim Kampanye Bapaslon Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi).
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam deretan nama Tim Kampanye Bapaslon SanDi, ada nama Kurniawan Muhammad yang merupakan Direktur Jawa Pos Radar Malang. Lalu juga ada nama Imawan Mashuri yang merupakan Direktur Utama MalangPost. Dua nama pimpinan media massa itu tertera dalalm Surat Keputusan Nomor : 009 /SK/A-A/VIII/2020.
Bagaimana tanggapan kedua pimpinan media massa ini? Imawan Mashuri yang sebelum dikonfirmasi via telepon terkait keberadaan namanya dalam deretan Tim Kampanye, mempersilakan wartawan media ini bertemu langsung pada Selasa sore (11/8/2020).
Namun, setelah berkomentar terkait keberadaan namanya dalam deretan Tim Kampanye Bapaslon SanDi, keberatan dan menolak nama serta pembicaraannya dikutip dalam pemberitaan. Sebaliknya Imawan mengajak pada ranah diskusi saat ditemui Media Online di Graha Malang Post di Cluster Apple, Jalan R, Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pukul 17.00.
Bagaimana dengan Kurniawan Muhammad? Wartawan sudah dua kali berusaha mendatangi Direktur Jawa Pos Radar Malang yang akrab dipanggil Kum ini di kantornya Jl Kawi. Yakni pada Rabu (12/8/2020) dan Kamis (13/8/2020) namun, tidak bertemu.
Beberapa kali dihubungi lewat telepon tidak direspons. Saat dikirim pesan untuk wawancara via telepon, Kum hanya merespons dengan menyatakan dirinya sedang berada di luar kota. “Saya pas di luar kota mas,” jawab Kum.
Saat ditanya kesediaan untuk wawancara via telepon, Kurniawan merespons “Soal opo mas,?” tanya dia. Saat ditelepon lagi, tidak direspons.
Untuk diketahui, sebenarnya Dewan Pers telah memberikan perhatian besar terhadap keterlibatan insan pers pada tim sukses di pilkada. Anthonius Jimmy Silalahi, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, sebagaimana dilansir dari website resmi dewanpers.or.id, menyampaikan bahwa seorang insan pers/wartawan/jurnalis yang ikut terlibat dalam posisi tim sukses salah satu kandidat, oknum tersebut telah melanggar amanat UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu oknum wartawan/jurnalis itu juga telah kehilangan legitimasi profesi kejurnalistikannya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang juga pernah mengatakan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sebuah media, seorang pengurus organisasi wartawan diharuskan mundur dari jabatan organisasi jika ingin ikut terlibat dalam posisi sebagai tim sukses. “Ini sesuai dengan aturan organisasi demi menjaga independensi pers,” kata Ilham yang dilansir dari tempo.co dalam keterangannya pada Ahad, 21 Januari 2018 lalu.
Sebagai informasi, seperti yang pernah ditegaskan oleh mantan anggota Dewan Pers 2010-2016, Muhammad Ridlo Eisy, jika ada jurnalis yang terlibat menjadi Tim Sukses Paslon Pilkada, hal tersebut dapat dilaporkan. Caranya cukup dengan melaporaknnya melalui situs resmi Dewan Pers yakni www.dewanpers.or.id, atau pelapor bisa mengirimkan pengaduannya ke Dewan Pers melalui surat elektronik (e-mail) yang dialamatkan ke e-mail pengaduan dewan pers yakni pengaduan@dewanpers.or.id.
3. Opini: Catatan Akhir Pekan: Jurnalisme Nyinyir
Penulis: Kurniawan Muhammad
Editor: Mufarendra/15 August 2020
Seorang teman yang mengaku pernah beberapa kali ditulis jelek oleh sebuah media online menyebut media online itu dengan ”jurnalisme nyinyir”. Lantas dia bertanya kepada saya: ”Apa memang ada jurnalisme nyinyir?” Saya pun balik bertanya kepada dia: ”Lha sampeyan sudah pake istilah itu (jurnalisme nyinyir), kok baru tanya ke saya? Saya pikir sampeyan sudah tahu artinya (jurnalisme nyinyir).”
Rupanya dia hanya ingin mengonfirmasi kepada saya, tentang ”jurnalime nyinyir”. Seakan-akan ada satu aliran khusus tentang jurnalisme. Yakni jurnalisme nyinyir.
”Nyinyir” jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna ”mengulang-ulang perintah atau permintaan”. ”Nyinyir” juga bermakna ”cerewet”. Bila merujuk pada kata ”cerewet”, maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”cerewet” bermakna ”suka mencela” (mengomel, mengata-ngatai, dst).
Jadi, jika teman saya tadi menyebut ada jurnalisme nyinyir, mungkin maksudnya adalah jurnalisme yang tulisan-tulisan dalam beritanya suka mencela. Atau sudut pemberitaannya lebih cenderung mengambil dari sisi kejelekan dari sebuah objek berita ketimbang sisi kebaikannya. Pertanyaannya, apakah memang ada jurnalisme nyinyir dalam khazanah jurnalistik?
Sebatas yang saya ketahui, setidaknya ada empat jenis dalam jurnalistik. Pertama, citizen journalism atau jurnalisme warga. Untuk jenis ini, hingga kini masih terjadi ”khilafiyah”. Ada yang berpendapat, ini termasuk dalam jurnalistik. Tapi ada juga yang berpendapat, bukan termasuk jurnalistik. Beberapa bentuk citizen journalism antara lain menulis blog, serta menulis apa saja, yang kemudian di-upload di sosial media (Twitter, Facebook, Instagram, dll). Citizen journalism juga dikenal dengan sebutan participatory journalism, netizen, open source journalism, dan grassroot journalism.
Kedua, yellow journalism. Ini adalah jenis jurnalisme yang berupaya menciptakan kesan-kesan sensasional yang biasanya dilakukan dengan pemburukan makna, yang kurang memperhatikan substansi peristiwa. Tujuannya agar beritanya banyak yang membaca atau memperhatikan. Tujuan dari jurnalisme ini adalah jelas untuk meningkatkan traffic atau penjualan media tersebut.
Jurnalisme kuning ini sering dinilai sebagai jurnalisme yang tidak profesional dan tidak punya etika. Mengapa disebut jurnalisme kuning? Istilah jurnalisme kuning pertama kali disebut oleh The New York Press sekitar tahun 1897. Di mana saat itu, terjadi pertarungan berita utama dua koran besar di New York, yakni ”New York World” dan “New York Journal”. Kata kuning dimunculkan, karena warna kedua koran itu kuning.
Ketiga, jurnalisme lher. Ini termasuk “saudara”-nya jurnalisme kuning. Jurnalisme lher lebih cenderung menampilkan hal-hal yang memicu peningkatan sensasi nafsu (syahwat). Alias lebih dekat ke pornografi. Sehingga untuk jenis ini ada yang menyebutnya jurnalisme pornografi.
Keempat, jurnalisme presisi. Ini adalah sebuah bentuk jurnalisme yang menerapkan kaidah-kaidah pencarian berita berdasarkan fakta secara objektif. Jurnalisme ini menerapkan ilmu sosial di dalam dunia jurnalistik dan berupaya mencari ketetapan informasi dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial terkait. Asal-usul jurnalisme ini dikemukakan oleh Philip Mayer sekitar 1969 – 1970 ketika dia menjadi dosen tamu di Russel Sage Foundation, New York. Selanjutnya pada 1971, Everette E. Dennis dari Kansas State University mengajar ”The New Journalism” di University of Oregon. Dennislah yang kemudian memopulerkan jurnalisme presisi sebagai ”new journalism” atau jurnalisme baru.
Selain empat jenis jurnalistik di atas, ada lagi jenis-jenis jurnalistik lainnya. Di antaranya ”war journalism” (jurnalisme perang). Ini adalah jurnalisme yang lebih menonjolkan berita-berita konflik dan peperangan. ”Peace journalism” (jurnalisme damai) adalah jurnalisme yang menonjolkan berita-berita kemanusiaan, dan mendorong perdamaian. ”Development journalism” (jurnalisme pembangunan) adalah jurnalisme yang pro pembangunan dan kemajuan. Dan ada juga ”clickbait journalism” (jurnalisme umpan klik). Ini adalah jurnalisme yang mengedepankan judul berita untuk menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuan pembaca, sehingga mengeklik link judul berita itu. Umumnya, saat link judul berita itu diklik, isinya tidak sesuai dengan perkiraan.
Nah, lantas di mana letak dari jurnalisme nyinyir? Jurnalisme nyinyir bisa cenderung kepada jurnalisme kuning. Atau, bisa juga cenderung ke jurnalisme umpan klik.
Berbagai jenis jurnalistik itu, sesungguhnya sangat ditentukan pada pemilihan angle (sudut pandang), pemilihan diksi (kalimat) dan narasi, serta judul. Dan semua ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di newsroom. Mulai wartawan, redaktur, hingga pemimpin redaksi. Bisa jadi, yang ditulis wartawan adalah fakta objektif atau fakta presisi. Tapi, fakta objektif itu bisa saja dibelokkan atau diarahkan oleh si redaktur atau pemimpin redaksi untuk kepentingan tertentu. Sehingga dalam membuat angle, diksi, narasi, dan judul akan disesuaikan dengan kepentingan tertentu itu. Atau, bisa juga sejak mencari berita, si wartawan sudah diarahkan pada angle tertentu. Bagaimana bisa menilai hal seperti ini? Di sinilah pentingnya kode etik jurnalistik.
Martabat atau nilai sebuah media massa, sangat ditentukan oleh seberapa para pelaku di media massa itu dalam menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Dalam Pasal 1 Kode Etik Wartawan Indonesia yang ditetapkan pada 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi wartawan menyebutkan bahwa dalam menulis berita, selain harus akurat dan berimbang, juga tidak boleh ada iktikad buruk. Dalam penafsiran pasal itu menyebutkan yang dimaksud dengan ”tidak boleh beriktikad buruk” berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Bagaimana jika Anda merasa menjadi korban karena dirugikan oleh pemberitaan sebuah media massa? Jika boleh menyarankan: Anda lihat dulu, seberapa kredibel media massa itu. Salah satu cara untuk ngecek kredibel atau tidaknya media massa, dengan mengecek langsung ke dewan pers, apakah media itu sudah tersertifikasi atau belum. Kalau tidak salah, bisa dilihat melalui website-nya Dewan Pers. Jika media massa itu memang ”trademark”-nya selalu nyinyir dalam berita-beritanya, menurut saya tidak usah diladeni. Karena kalau media itu berita-beritanya selalu nyinyir, saya berpendapat media itu kurang kredibel.
Kami juga pernah ditulis jelek oleh sebuah media online. Tapi kami lebih memilih membiarkannya. Pertimbangan kami saat itu, karena beritanya ditulis kurang komprehensif, kelihatan sekali tendensius, sehingga kami yakin masyarakat sudah cukup cerdas untuk menilainya. Jadi, kami tak perlu menanggapinya secara serius.
Kecuali jika memang Anda punya banyak waktu dan energi. Anda bisa melaporkan ke Dewan Pers atas dasar kode etik wartawan dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ujung-ujungnya memang ke dewan pers. Atau, Anda juga bisa menggunakan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Walakhir, produk jurnalistik sebenarnya adalah produk yang sangat mulia. Karena sesungguhnya sangat bermanfaat. Ketika sebuah produk jurnalistik malah dianggap resek, atau dikesankan nyinyir, maka berarti ada yang salah dari orang-orang yang berada di newsroom-nya. Ingat: ”Hasil tak akan pernah mengkhianati proses”. Semoga tulisan ini bermanfaat.
(kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)
4. Relawan Desak Paslon SanDi Evaluasi Partai Demokrat Kabupaten Malang dalam Mitra Koalisi
Selasa, 25 Agustus 2020
KABUPATEN MALANG – Jelang Pemilukada 2020, serangan serangan terhadap bakal calon kepala daerah menjadi isu yang seksi bukan hanya di media sosial, tapi juga media mainstream.
Tentunya hal itu dilakukan untuk menjatuhkan image para bakal calon kepala daerah. Apabila serangan isu itu tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan alias hoax, dapat meneciderai dunia demokrasi yang sudah dibangun dengan baik.
Hal di atas juga terjadi jelang hajatan Pilbup Malang 2020 ini. Bakal Calon Bupati Malang, H.M Sanusi selalu diserang isu tak sedap oleh salah satu media online lokal Malang.
Menyikapi kondisi tersebut, Badan Pekerja Barisan Relawan Sanusi-Didik (Bara SanDi), Dodik Agustino, S.Pd, merespon pemberitaan media online yang getol memberitakan Bakal Calon Bupati dengan berita-berita yang dianggapnya tendensius. Ia menyebutnya jurnalisme nyinyir.
“Perbuatan salah satu media itu sangat meresahkan, pemberitaannya tendensius, selalu nyinyir dan ini tidak mendidik,” pungkas Dodik, kepada awak media, Selasa (25/08/2020).
Dodik sangat menyayangkan, sebab Direktur Utama dari media tersebut merupakan pimpinan partai yang juga masuk ke dalam bagian dari Tim Pemenangan Sanusi-Didik dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Malang 2020 nanti.
“Pak Sanusi maupun Pak Didik harus segera menggelar forum pimpinan koalisi, khusus membicarakan masalah ini,” tegasnya.
Dia menuturkan, seharusnya Direktur Utama media itu mampu memberikan arahan kepada anak buahnya untuk menjalankan kerja jurnalis dengan mengedepankan kaidah-kaidah jurnalistik, dengan menyajikan berita yang berimbang bukan tendensius dan menyerang pribadi.
“Dirutnya jangan diam aja dong, jangan melakukan pembiaran, jangan lantas menggunakan alasan dengan mengatakan, bedakan antara jabatan di partai dengan jabatan sebagai dirut dari media online tersebut. Saran kami ini jangan dimaknai sebagai bentuk pembungkaman terhadap media, silahkan media melakukan kritik tapi jangan tendensius,” pungkasnya.
Dodik meminta semua pihak, utamanya pimpinan partai koalisi agar peka atas kondisi seperti itu. Karena berita-berita yang tendensius, jika dilakukan terus menerus, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan reaksi berlebihan dari publik dan simpatisan pendukung.
“Ini tidak cukup baik, kita masyarakat berkewajiban merawat iklim demokrasi tetap kondusif, terlebih para elit partai politik, wajib melakukan pendidikan politik,” tegasnya.
Untuk itu, Bara SanDi mendesak Bakal Calon Petahana tersebut segera menggelar forum pimpinan koalisi.
“Ini harus segera, karena kami relawan resah dengan berita-berita yang bersifat tendensius tersebut, jika tidak ada perkembangan maka kami tidak hanya akan mendesak Pasangan SanDi untuk melakukan evaluasi keberadaan partai, saya sebut saja Partai Demokrat Kabupaten Malang sebagai mitra koalisi, kami juga akan melaporkan kondisi di Malang kepada DPP Partai Demokrat,” ujarnya.
Kontributor : –
Editor : Swandy Tambunan
Publisher : Aulia Fasha
5. Desakan Relawan Dipenuhi, Partai Demokrat Fokus Menangkan SanDi di Pilbup Malang
Rabu, 26 Agustus 2020
KABUPATEN MALANG – Desakan Barisan Relawan Sanusi-Didik (Bara SanDi) terhadap pasangan calon agar mengevaluasi Partai Demokrat Kabupaten Malang dalam mitra koalisinya telah dipenuhi.
Hal itu dibenarkan oleh Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, Hadi Mustofa saat di konfirmasi suaraindonesia.co.id via WhastApp.
Gus Thop, sapaan akrabnya, mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Tim Pemenangan Sanusi-Didik terkait pemberitaan yang telah ditulis media ini.
Pemberitaan itu tayang pada Selasa, 25 Agustus 2020 lalu dengan judul “Relawan Desak Paslon SanDi Evaluasi Partai Demokrat Kabupaten Malang dalam Mitra Koalisi”.
“Mas Hari Sasongko (Ketua Tim Pemenangan SanDi) dan mas Budi Kriswiyanto sampun komunikasi dengan kami,” ujar Gus Thop.
Lebih lanjut, Gus Thop mengaku saat ini Partai Demokrat Kabupaten Malang siap untuk memenangkan pasangan calon Sanusi-Didik di Kontestasi Pilkada Kabupaten Malang atau Pilbup Malang 2020 nanti.
“Kami fokus memenangkan SanDi saja dulu,” kata pria yang juga menjabat Anggota DPRD Kabupaten Malang itu.
Kontributor : Swandy Tambunan
Editor : Chandra Kirana
Publisher : Aulia Fasha
6. Bupati Malang Sanusi Tampik Tudingan Berita Pembiaran Pungli di Sekolah
Kamis, 27 Agustus 2020
KABUPATEN MALANG – Bupati Malang H M Sanusi gerah mendengar pemberitaan negatif salah satu media online lokal yang getol memojokkan dirinya.
Bupati Sanusi dituding melakukan pembiaran terhadap pungutan liar di sekolah. Padahal faktanya, Bakal Calon Bupati Malang yang di usung PDI Perjuangan itu bahkan fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Malang.
“Tolong, jangan menghembuskan kabar berita yang enggak benar, apalagi mengatakan bahwa bupati membiarkan ada pungutan liar (pungli) di sekolah, silahkan buktikan, atau tangkap sendiri, jika gak mampu laporkan ke aparat kepolisian biar ditindak lanjuti daripada ramai di media,” tegas Bupati Sanusi usai melaunching Program Ketan Ireng di Pendopo Kabupaten Malang, Kamis (27/08/2020) lalu.
Bahkan, dirinya mempersilahkan jika ada oknum yang melakukan pungutan liar, tangkap dan bawa ke dirinya, maka ia akan langsung memecat oknum tersebut dan melaporkannya ke aparat kepolisian.
Sanusi memastikan dirinya akan menyikapi semua yang menghambat perkembangan pembangunan di Kabupten Malang, hal ini oleh Sanusi dianggap sebagai musuh masyarakat yang harus dilawan bersama.
Sanusi menilai bahwa apa yang dituduhkan tersebut dianggap fitnah dan dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja ingin menjatuhkan dirinya.
Apalagi, beber Sanusi, ada salah satu pemberitaan yang mengatakan bahwa Bupati Malang pembohong yang suka obral janji.
Berbagai kebijakan, seperti contohnya dana BOS Kabupaten Malang, lanjut Sanusi harus melalui proses mulai persetujuan Dewan dan Gubernur yang membutuhkan waktu sehingga tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan.
“Saya juga minta ke rekan-rekan wartawan, tolong saat menyajikan berita jangan dipotong-potong atau dipelintir beritanya, akhirnya menimbulkan persepsi salah dimasyarakat, tolong diingat bahwa saya mempersilahkan adanya pungutan itu dengan pemahaman, apa bila untuk kegiatan seperti les, untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan itu sudah disepakati dengan Komite Sekolah,” tegas Bupati Malang Sanusi.
Kontributor : Swandy Tambunan
Editor : Chandra Kirana
Publisher : Aulia Fasha
7. Opini: Fenomena Media Jadi Alat Partisan untuk Jelekkan Media Lain di Pilkada Malang
Penulis: Lazuardi Firdaus
Aug 28, 2020
Saya mempunyai seorang teman di salah satu negara terpencil di Afrika. Walaupun negaranya cukup terpencil di Benua Hitam tersebut, jika saya sebut namanya sekali saja, maka orang Malang banyak yang kenal dengan dia.
Di Malang, nama dia sudah cukup tenar. Kenalannya para pejabat dan pengusaha besar. Sebab dia memang mempunyai prinsip bahwa dirinya ke kota ini mempunyai sebuah tujuan utama. Dan tujuannya itu akan tercapai jika di Malang dia bisa kenal dengan-orang penting.
Karenanya, saya sebut dia dengan nama alias saja. Saya panggil saja dengan sebutan Dulkamdi. Walaupun saya sebut dengan nama alias, orang Malang pasti langsung ngeklik dengan dia. Itu karena saking terkenalnya Dulkamdi.
Di Malang ini, dia mempunyai beberapa perusahaan. Mulai perusahaan konstruksi, pengadaan, dan konsultan. Selain itu dia juga menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang.
Walaupun sebagai pengusaha, dia mempunyai keahlian di bidang menulis. Tulisannya cukup enak dibaca, karenanya hampir tiap minggu tulisannya selalu muncul di media massa yang terbit di Malang. Karena pintar menulis itulah, maka dia diminta membantu membesarkan media tersebut.
Ada saja tema yang ditulis dan semuanya memang enak untuk diikuti. Dulu saya pembaca setia tulisan Dulkamdi ini. Bahkan sampai hapal gaya tulisan dan maksud dari apa yang ditulisnya.
Kalau Dulkamdi ingin mencaci mantan anak buahnya, dia tulis saja semuanya di koran tersebut. Jika dia ingin punya maksud menyanjung seorang pengusaha, maka dia tak canggung untuk memuji-mujinya setinggi langit.
Demikian juga jika Dulkamdi punya maksud untuk mendapatkan sesuatu dari bupati atau wali kota, fantastis kata-kata yang dituliskannya. Bisa melayang terbang itu sang bupati dan wali kota.
Pada 15 Agustus lalu, saya lupa tahunnya, seperti biasanya dia menulis sebuah tulisan. Saya lupa judulnya, tapi intinya dia menulis tentang sebuah media online yang nyinyir.
Dalam tulisannya itu, dia membela temannya yang kelihatannya orang penting. Temannya itu ternyata dikritisi oleh media online tersebut.
Setelah saya analisa, rupanya media online ini mengkritisi kebijakan salah satu kepala daerah di Malang. Mulai dari kebijakannya yang mengangkat keluarganya sebagai kepala dinas dengan kecepatan turbo.
Media online yang dijuluki nyinyir ini rupanya juga yang paling getol menulis ketika si kepala daerah dangdutan di tengah suasana pandemi dan abai dengan protokoler kesehatan. Sampai-sampai berita kepala daerah dangdutan ini menjadi berita viral diliput televisi-televisi nasional.
Nah, untuk membela temannya yang kepala daerah ini, Dulkamdi menulis tentang jurnalisme. Tidak ada yang salah dengan tulisannya. Semuanya benar.
Hanya saja, karena Dulkamdi ini pintar mengarahkan opini, maka dia mengatur tulisannya agar yang terlihat salah adalah media online yang menulis sesuai data dan fakta itu. Dan agar masyarakat juga ikut arah pikiran Dulkamdi, bahwa jika nanti ada yang mengkritisi temannya, maka media tersebut sedang bernyinyir ria. Sedangkan kelakuan dan kebijakan kepala daerah itu tak masuk dalam framingnya. Intinya, Dulkamdi sedang menuduh media lain lagi memframing, sedangkan tulisannya tak melakukan framing.
Bersamaan dengan tulisan Dulkamdi, secara kebetulan muncul video yang mendiskreditkan media online yang mengkritisi kebijakan si kepala daerah itu. Video itu menyatakan bahwa media online yang mengkritisi kepala daerah adalah media paling hoax. Dalam video itu dijelaskan isi berita soal bupati dangdutan adalah fitnah.
Tapi, kali ini tulisan Dulkamdi ditambah munculnya video yang menjelek-jelekan salah satu media online itu tidak ngefek. Sebab masyarakat lebih percaya dengan tulisan media online tersebut karena semuanya berdasarkan fakta.
Dan si media online ini rupanya juga bebal dan keras kepala. Walaupun sudah dibilangin nyinyir, media ini masih saja mengkritisi kebijakan bupati yang membiarkan pungli di SD dan SMP negeri.
Apalagi, setelah ditelisik lebih dalam, ternyata Dulkamdi ini masuk sebagai salah satu tim sukses si kepala daerah tersebut. Nah, kamu ketahuan. Tak tanggung-tanggung, jabatan si Dulkamdi ini adalah dewan pengarah. Dia duduk dengan tokoh-tokoh politik nasional dan regional. Jabatan yang prestisius di tim sukses.
Dengan jabatan bergengsi itulah, wajar jika dia berani menuding media online yang mengkritisi adalah nyinyir. Namun, masyarakat sudah pintar, mana media yang nyinyir atau objektif. Masyarakat juga sudah paham, media mana yang partisan atau bukan.
Dulkamdi ini rupanya tidak sadar, bahwa pembaca di Malang termasuk pembaca yang kritis. Mereka tahu mana media yang hanya sekadar mencari iklan dan menyingkirkan hak-hak informasi masyarakat.
Berselang sekitar sepuluh hari kemudian, muncul lagi tulisan yang menyerang media online. Kali ini serangan muncul dari sesama media online. Nama media online yang menyerang ini adalah suaraindonesia.co.id.
Media yang berpusat di Jember ini menulis bahwa media online yang kritis tersebut beritanya sangat tendensius dan hoax, serta tidak memakai kaidah jurnalistik dalam menulis.
Suaraindonesia.co.id secara membabi buta menyerang media online itu.
Pemberitaan di suaraindonesia.co.id ini muncul setelah adanya kritik soal maraknya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Malang. Padahal di daerah lainnya, siswa bisa sekolah gratis tis tanpa pungutan sepeserpun.
Lucunya, ketika suaraindonesia.co.id ini menyerang media lain menulis tanpa kaidah, justru mereka sendiri yang menulis tanpa kaidah jurnalistik. Jelas sekali suaraindonesia.co.id seperti media yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Mereka tidak melakukan konfirmasi ke pihak-pihak yang disebut namanya seperti Partai Demokrat. Padahal pemberitaannya sangat mendiskreditkan nama partai dan media online itu. Entah mengapa si media ini tak berani konfirmasi. Mungkin takut ketahuan kalau berita di suaraindonesia.co.id ini merupakan berita pesanan. Atau bisa jadi memang tidak butuh penyeimbang agar opini sesatnya bisa ditelan mentah-mentah oleh masyarakat.
Dalam berita di suaraindonesia.co.id berjudul Relawan Desak Paslon Sandi Evaluasi Partai Demokrat Kabupaten Malang dalam Mitra Koalisi tersebut dijelaskan, direktur utama media online yang mengkritisi kinerja Bupati Malang Sanusi adalah petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Sandi (Sanusi-Didik Gatot Subroto).
Berita yang publish pada 25 Agustus tersebut menyayangkan mengapa dirut media online ini tidak bisa mengarahkan agar berita-berita di medianya sesuai dengan kaidah jurnalistik, tidak hoax, dan tidak nyinyir, tidak tendesius menyerang pasangan Sandi.
Namun, sekali lagi, sama dengan tulisannya Dulkamdi, berita di suaraindonesia.co.id ini tidak menyebut mana saja berita yang dianggap tendesius, tidak memenuhi kaidah jurnalistik, dan mana juga yang hoax dan nyinyir.
Saya juga sudah bertemu dengan Direktur Utama suaraindonesia.co.id Imam Khairan pada Rabu sore, 26 Agustus 2020 di Dau. Awalnya dia menyatakan bahwa medianya menulis sudah sesuai kaidah jurnalistik.
Namun, mantan karyawan JTV ini kebingungan ketika ditanya mengapa kalau sesuai kaidah jurnalistik kok tidak cover both side.
Kenapa tidak langsung menyebut nama medianya? Dia tidak bisa menjawab hanya terseyum kecut saja. Bisa jadi dia tidak berani menyebut nama media online itu karena memang apa yang dituduhkan berita di suaraindonesia.co.id itu tidak benar.
Ketika menyebut nama Partai Demokrat, tidak ada satu pun dari pengurus Demokrat yang dikonfirmasi. Saya bilang sama Imam Khairan, bisa jadi media anda sekarang menjadi media partisan. Namun, dia menolak dirinya dan medianya disebut bagian dari tim sukses Sandi. Tapi anehnya, ketika wartawannya disuruh untuk konfirmasi ke media online yang bersangkutan, Imam hanya bilang iya. Tapi sampai saat ini belum terealisasi.
Setelah saya bertemu dengan Imam, baru suaraindonesia.co.id pada Rabu malam, 26 Agustus 2020 pukul 18.40 memberitakan konfirmasi dari Partai Demokrat. Namun, sama sekali lepas dari berita sebelumnya. Di berita tersebut tidak lagi menyebutkan berita-berita media online yang dirutnya adalah ketua Partai Demokrat Kabupaten Malang. Yang ada hanyalah tulisan bahwa Partai Demokrat siap memenangkan pasangan Sandi.
Mungkin lewat tulisan ini saya jelaskan kepada Iman Khairan yang merupakan direktur utama suaraindonesia.co.id, kebebasan pers merupakan mutlak untuk menjadi penyeimbang. Jangan sampai jadi media partisan. Karena media partisan akan sulit dipercaya oleh masyarakat. Sebab media tersebut akan lebih banyak menyembunyikan fakta. Dan juga pada akhirnya media partisan ini akan menyerang media lainnya yang menulis sesuai dengan fakta yang ada.
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers Imam Wahyudi di tirto.id menyampaikan, yang memperkosa kemerdekaan pers sekarang adalah bisnis medianya. Jangan sampai gara-gara bisnis perusahaan, jurnalisnya diperkosa, kemerdekaan persnya diperkosa.
Saya sudah bertemu dengan pemilik sekaligus direktur utama media online yang diserang Dulkamdi dan suaraindonesia.co.id. Saya sangat respek dengan beliaunya. Menurut dia, politik sangat beda dengan media profesional. Dan itu memang harus dipisahkahn dengan tegas.
Subekti W. Priyadharma, pakar media jebolan ilmu komonikasi dari Jerman mengatakan, akan sangat bahaya bagi masyarakat jika terlalu banyak media partisan.
Bahaya yang sangat mungkin muncul jika terlalu banyak media partisan, apalagi menjelang pemilihan umum, adalah adanya keseragaman berita dan kurangnya tingkat pluralisme pemberitaan. Padahal, selain untuk mengungkap kebenaran, media juga berkewajiban mendidik calon pemilih menjadi well informed voters.
Calon pemilih yang terinformasi dengan baik hanya bisa diwujudkan jika tersedia jumlah informasi yang memadai dan berimbang di media massa. Dengan begitu para calon pemilih ini mempunyai cukup materi untuk menimbang-nimbang kandidat mana yang akan mereka pilih berdasarkan keputusan yang rasional.
Untuk menjamin tersedianya informasi yang berimbang, memang sebuah media harus mampu menampilkan ragam pendapat yang ada di masyarakat dalam pemberitaannya. Idealnya, media tersebut memberikan porsi liputan yang seimbang untuk semua kandidat peserta pemilu.
Namun hal ini tidak berlaku untuk media partisan yang tidak netral, di mana porsi pemberitaan yang lebih banyak biasanya diberikan kepada satu kandidat tertentu.
Menghadapi masalah pluralisme pemberitaan ini, kita dapat mengacu pada sistem media massa di negara-negara eropa. Jerman misalnya, menganut apa yang dinamakan internal dan eksternal pluralism (Binnen- dan Außenpluralismus). Internal pluralism menjamin keterwakilan semua corak pendapat masyarakat di dalam sebuah media. Di sini, media wajib memandang sebuah fenomena dari banyak sisi, yaitu berdasarkan persepsi-persepsi yang berkembang di masyarakat, dengan cara memberikan semua kelompok porsi yang sama untuk mengungkapkan aspirasinya. Pada prakteknya, internal pluralism diwakili oleh media-media publik yang sifatnya independen (bebas dari campur tangan pemeritah) dan keberadaannya dijamin oleh undang-undang serta dibiayai dari pajak (öffentlich-rechtlich). Media-media seperti ini mempunyai tugas untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
Oh iya, mungkin masyarakat bertanya-tanya, media online mana yang kini diserang dengan sebutan nyinyir. Media yang Anda bacalah saat ini yang diserang dengan sebutan nyinyir. Ya malangtimes.com, sekali lagi malangtimes.com yang mereka maksud dengan nyinyir. Karena hanya media inilah yang dimiliki ketua Partai Demokrat Kabupaten Malang.
Namun, saya rasa masyarakat sudah sangat pintar dan cerdas. Bisa melihat dari berbagai sisi sebuah berita di media. Saya menilai malangtimes.com juga sudah sangat sering membela Sanusi jika dia dizalimi dan menjadi korban berita abal-abal. Tapi malangtimes.com juga getol mengkritisi jika memang ada kebijakan bupati yang menyakiti hati masyarakat. Karena memang fungsi itulah yang utama mengapa kita menjadi wartawan dan mengapa kita ada di media.
Kepada wartawan dan redaktur di malangtimes.com, teruskan saja secara normal tugas kalian sesuai aturan hukum. Jangan takut dibilang nyinyir oleh media lain. Karena yang menilai adalah masyarakat. Dan juga jangan takut dengan segala ancaman. Karena segala bentuk ancaman ada konsekuensinya. Ancaman atau segala kekerasan akan membuat kalian lebih berani dan berkarakter.
Jika kalian masih punya banyak data soal penyimpangan atau penyelewengan aparat pemerintah atau kepala daerah, tulis saja. Kami sangat menikmati tulisan kalian. Membaca berita bermutu dengan meminum secangkir kopi Amstirdam, sungguh kenikmatan yang luar biasa.
—————————————-
Lazuardi Firdaus
Wartawan Setengah Seneor
8. Direktur Utama Malangtimes.com Siap Dukung SanDi Sepenuh Hati
Jum’at, 28 Agustus 2020
JEMBER – Direktur Utama Media Berjaringan Malangtimes.com yang sekaligus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Malang H.Gufron Marzuqi siap dukung SanDi di pilkada dengan sepenuh hati.
Pernyataan itu disampaikan Gufron, saat dikonfirmasi wartawan dengan tujuan klarifikasi dan meberikan hak jawab terkait berita suaraindonesia.co.id dengan judul ‘Relawan Desak Paslon SanDi Evaluasi Partai Demokrat Kabupaten Malang dalam Mitra Koalisi’
yang dianggap menyudutkan dirinya dan media online yang ia pimpin.
Selama ini diakuinya, pihaknya selalu mendukung apa yang diperintahkan oleh pusat. Andai ada berita media Malangtimes.com beda terkait itu merupakan hal yang profesional.
“Dengan berita itu, saya merasa dirugikan. Institusi saya tidak pernah mengecewakan atas instruksi orang DPP yang diperintahkan kepada saya. Suruh dukung paslon itu (SanDi) saya dukung sepenuh hati,” tegasnya, saat diwawancari sambungan selulernya, Sabtu (28/08/2020).
Dirinya mencontohkan, salah satu keluarnya rekomendasi terhadap pasangan SanDi itu diakuinya juga merupakan hasil perjuangannya.
“Kami dukung Pilpres dan Gubernuran saja kami All out. Saya ini mati-matian mendukung SanDi salah satu contoh turunnya rekomendasi,” sebutnya.
Terkiat media yang dipimpinnya sedikit kurang harmonis, menurutnya itu adalah hal yang perlu dipelajari. Karena hal itu tidak bisa digabungkan antara kepentingan politik dengan profesional.
“Terkait media yang saya pimpin menjadi kurang harmonis, mestinya dicari mengapa kurang harmonis,” pintanya.
Kata dia, seharusnya media memberitakan itu harus ditelusuri asal-muasal siapa dan bagaimana isi yang disampaikan.
“Asbabulnya harus dicari dulu. saya juga mencari juga asbabulnya kemarin, kenapa saya diberitakan begini, apa benar ini pesanan. Siapa mereka itu? Apakah benar-benar mengatasnamakan relawan, relawan yang mana juga tidak ada,” tanyanya.
Meski masih belum masuk di daftar Verifikasi Dewan Pers, media yang ia pimpin (Malangtimes.com) berita yang diterbitkan diakuinya sudah melalui rambu-rabu yang benar.
“Kami pun kemaren kalau dari pemberitaan dari anak-anak saya memancing mereka untuk membuat berita, terkonfirmasi dan ada rekamannya. Tinggal, masing-masing penilaian pembaca yang melihat saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Malangtimes.com Lazuardy Firdaus dengan tegas mengatakan, bahwa medianya sama sekali tidak ada campur tangan dari Direktur Utama terkait pemberitaan.
“Kita independen, sama sekali tidak ada dan kami tidak mau diintervensi dari Direktur Utama terkait pemberitaan,” ucapnya, saat menemui Direktur Utama suaraindonesia.co.id Imam Hairon di Dau Malang bersama rombongan.
Imam sendiri juga membenarkan, sudah bertemu dengan pihak Malangtimes.com dan mengakui kalau berita yang ditayangkan suaraindonesia.co.id masih belum berimbang.
“Namun, wartawan kami setelah kami tanyakan masih malakukan upaya untuk melakukan konfirmasi dengan mencari kontak nara sumber. Meskipun lamban tetap kita konfirmasi. Karena itu, sudah diatur dalam Pedoman Media Siber khusus media online,” sebutnya.
Anggota PWI Jember ini sempat mengaku heran dan menanyakan alasan Malangtimes.com mengapa tersinggung dengan pemberitaan itu. Padahal, dalam isinya sama sekali tidak menyebutkan nama media Malangtimes.com.
Kata Imam, Lazuardi menjawab dengan tegas, kalau di Kabupaten Malang sudah banyak yang tahu kalau Malangtimes.com milik Gufron.
“Benar, saya sendiri menemui langsung dari tim Malangtimes.com ada lima orang lebih. Alhamdulillah, kami sama-sama menyadari dan meminta wartawan kami untuk segera konfirmasi,” bebernya.
Pria yang sekaligus pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini berharap, kejadian seperti itu tidak terulang kembali untuk kedepannya.
“Ambil hikmahnya. Media menulis berdasarkan keterangan nara sumber, tetapi tabayyun dan cover both side. Masalah ini sudah selesai, kami sudah duduk bersama dan memberikan klarifimasi,” lugas Imam.
Saat disinggung terkait munculnya opini yang ditulis oleh Direktur Malangtimes.com oleh Lazuardi Firdaus dengan judul Fenomena Media Jadi Alat Partisan untuk Jelekkan Media Lain di Pilkada Malang yang dengan gamblang menyebut suaraindonesia.co.id dirinya justru lebih menunjukan sikap dewasanya.
“Ngapain kita saling menyerang dengan opini, untungnya apa. Suaraindonesia.co.id sudah melakukan tabayyun dan kami tidak berebut benar,” bebernya.
Lebih jauh pria keturunan Sumenep Madura ini berharap, dari kejadian itu bisa dijadikan evaluasi bersama agar lebih baik lagi.
“Jika ada media saling menyerang, kurang elok rasanya dibaca publik, karena fungsi media bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi edukasi. Mungkin ini jalan suaraindonesia.co.id untuk bisa lebih dekat dan tambah erat dengan Malangtimes.com,” pungkasnya. (Team Work)
Kontributor : Nanang Habibi
Editor : Chandra Kirana
Publisher : Aulia Fasha
