Kementerian Komunikasi dan Informatika


SIARAN PERS NO. 4/HM/KOMINFO/01/2022

Siaran Pers No. 4/HM/KOMINFO/01/2022

Senin, 10 Januari 2022

Tentang

Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Pemerintah Bentuk Sekretariat Gabungan G20

Pemerintah membentuk sekretariat gabungan untuk memperkuat dan menyelaraskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba menjelaskan, sekretariat gabungan itu terdiri atas anggota-anggota yang tergabung dalam Sherpa Track dan Finance Track.

“Sekretariat Gabungan ini untuk membahas beberapa hal. Nah, rapat tadi bersama Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membahas soal koordinasi lintas kementerian/Lembaga. Juga, menekankan akan segera menetapkan jadwal dan lokasi agenda acara,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pokja G20, yang berlangsung virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (10/01/2022).

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, jadwal dan lokasi akan sangat menentukan kebutuhan logistik dan dukungan akses internet. 

“Kami sampaikan bahwa penetapan jadwal dan lokasi agenda acara ini menjadi penting bukan saja untuk kepentingan delegasi-delegasi asing itu bisa datang kapan dan kemana, tetapi juga untuk urusan logistik khususnya internet,” ujarnya.

Dalam rapat itu, Sekjen Mira Tayyiba mengingatkan peran dan tugas masing-masing lembaga. Menurutnya 

Kemenko Marves itu bertugas untuk urusan KTT, sementara iitu Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri bertugas mengurusi Sherpa Track secara keseluruhan. 

“Kemudian, untuk Finance Track menjadi wilayah tugasnya Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia,” tuturnya.

Sementera, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menurut Sekjen Kementerian Kominfo bertugas untuk menyiapkan komunikasi publik. 

“Sebenarnya untuk memudahkan, karena kadang-kadang kita, Kominfo, di-approach oleh Kemenko Marves untuk menanyakan hal-hal yang biasa ditanyakan oleh Kemenko Perekonomian. Juga sebaliknya, Kemenko Perekonomian di-approach oleh Kantor Staf Presiden (KSP) untuk komunikasi publik yang seharusnya menjadi tugasnya Kominfo. Maka, untuk hal-hal yang sifatnya lintas kementerian, dilakukan melalui Sekretariat Gabungan,” jelasnya.

BACA JUGA  Kementerian Komunikasi dan Informatika

Akses Internet 

Sekjen Mira Tayyiba menyatakan, dalam Keputusan Presiden Nomor 12 dan 18 Tahun 2021, tugas Kementerian Kominfo berkaitan dengan bidang komunikasi publik dan media. Oleh karena itu, mengenai penyediaan anggaran tambahan konektivitas internet untuk mendukung penyelenggaraan rapat dalam Presidensi G20 Indonesia akan dilakukan pengkajian kembali.

“Kominfo agak sulit menyediakan anggaran tambahan untuk internet ini karena tidak ada di penugasan yang tertuang dalam Keppres Nomor 12 maupun 18. Jadi pilihannya mohon diberikan kejelasan mengenai anggaran atau minta tolong supaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bisa menugaskan PT. Telkom Indonesia, Tbk,” tuturnya.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, pilihan itu diajukan berdasarkan benchmark pada event di tahun 2018 baik IMF Annual Meeting maupun ASEAN Games.

“Jadi, kalau kita benchmarrk pada event sebelumnya di tahun 2018 baik IMF Annual Meeting maupun ASEAN Games, keduanya itu memang dilakukan oleh Telkom Group tetapi mereka itu menang lelang. Kemenkeu yang melelang untuk IMF dan INASGOC melakukan lelang untuk ASEAN Games, tapi bottom line-nya adalah ada anggaran sehingga mereka bisa melelang,” tuturnya.

Namun demikian, Sekjen Mira Tayyiba menegaskan, Kementerian Kominfo sudah memiliki Service Level Aggrement yang bisa digunakan oleh anggota Engagement Group, Working Group, Sherpa Track dan Finance Track. 

“Sehingga mereka dapat memilih sesuai dengan kapasitas jaringan yang tersedia. Kami sampaikan dalam rapat tadi pagi, sebagai contoh pada Sherpa Meeting tanggal 7 dan 8 Desember yang lalu di Jakarta, panitia hanya menyediakan konektivitas jaringan sebesar 200 Mbps dan Kominfo harus menambah 300 Mbps video conference (Webex) itu bisa berjalan dengan baik,” jelasnya. 

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, tantangan akan muncul jika penyelenggaran rapat berlangsung simultan di beberapa tempat terpisah secara simultan. “Jika meeting-nya diselenggarakan di banyak tempat atau daerah, secara jumlahnya juga banyak, tentunya kami tidak bisa lagi mengkondisikan tanpa adanya bantuan anggaran. Mau ada yang kualitasnya standar berarti free user-nya itu 4 Mbps. Nah, kalau ada 200 orang, maka kebutuhan bandwith-nya sampai 800 Mbps. Untuk kualitas menengahnya 5 MBps dan untuk kualitas tinggi 6 Mbps. Data-data ini saya dapat dari Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo,” tuturnya.

BACA JUGA  Kabupaten Karangasem Bisa Hidupkan Kejayaan Masa Lalu

Tugas Khusus

Dalam rapat itu, Sekjen Mira Tayyiba menyatakan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan pandemi menjadi aspek kritikal dalam Presidensi G20 tahun ini. Oleh karena itu, Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan penerapan protokol kesehatan yang optimal harus terus diprioritaskan. “Hal itu untuk membuktikan kepiawaian Indonesa dalam pemulihan roda perekonomian nasional maupun global yang semakin progresif dan resilien,” tuturnya.

Oleh karena itu, Sekjen Mira Tayyiba menyatakan Kementerian Kominfo diminta untuk bisa lebih mengkoordinasikan komunikasi publik, menyiapkan merchandise nonprofit, dan menyusun satuan tugas (satgas) khusus untuk penanganan Covid-19 selama Presidensi G20 Indonesia berlangsung. 

“Untuk yang sekarang, bunyinya delegasi G20 bebas dari karantina, tetapi memang harus bubble. Nah, Bubble-nya seperti apa? Itu akan dibuat dalam bentuk Surat Edaran (SE) khusus untuk G20. Saya juga menyampaikan untuk komunikasi publik, kita sudah ada Service Level Aggrement (SLA) dan System Operational Procedure (SOP) yang dalam minggu ini akan dibahas bersama dengan Working Group, Engagement Group kementerian dan lembaga untuk dibahas bersama sebelum kemudian ditetapkan,” jelas Sekjen Mira.

Pada hari Rabu (12/01/2022) pagi, menurut Sekjen Kementerian Kominfo akan ada rapat lanjutan dengan cakupan lebih luas.  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengundang seluruh EG, WG, dan kementerian/lembaga (pengampunya) guna menyampaikan beberapa hal termasuk Pedoman Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia untuk di-review.

“Deadline-nya paling lambat besok siang, jadi ini adalah tugas dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo memaparkan SLA dan SOP komunikasi publik untuk memberikan masukan atau pendapat, koreksi atau apapun yang ingin disampaikan dalam isi pedoman itu,” ungkapnya.

Sekjen Mira Tayyiba menjelaskan, bahan yang akan dipaparkan tersebut bertujuan untuk mengetahui intensitas pertemuan di setiap bulannya.

BACA JUGA  Pelihara Lebah, Beternak Ekstrem David Beckham di Tengah Pandemi Covid-19

“Supaya kita bisa mengatur napas, misalnya untuk komunikasi publik di bulan Maret itu ada 25 event.

Jadi bisa dikatakan setiap hari ada event kalau mau dibagi rata, bagaimana mengatur narasinya supaya tidak balapan, Karena, pada bulan yang sama juga ada event MotoGP, jadi jangan sampai berita G20 itu hilang,” tandasnya.

Bahkan, Kementerian Kominfo juga ditunjuk untuk menentukan kota-kota mana saja untuk penyelenggaraan, fasilitas kesehatan, juga airport handling khususnya di luar Jakarta dan Bali. 

“Untuk kedua kota itu kita mendapat apresiasi karena memang ada lounge sendiri di bandaranya yang disediakan untuk para delegasi G20, tetapi di luar itu nanti akan di-handle oleh Kementerian Keuangan,” jelas Sekjen Kementerian Kominfo.

Dalam rakor pokja media itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo didampingi Staf Khusus Menkominfo Bidang SDM dan Digital, Dedy Permadi. Hadir pula Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika, I Nyoman Adhiarna; Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika, Wayan Tony Supriyanto, Kepala Biro Umum, Sensilaus Dore; serta Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI), Irawati Tjipto Priyanti.

Sementara secara virtual hadir, Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika, Bonie Pudjianto; Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Setjen Kementerian Kominfo, Ichwan Makmur Nasution; Kepala Biro Perencanaan Arifin Saleh Lubis; serta masing-masing anggota Monitoring Evaluasi dan Pokja.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id



Source link

admpintas

Read Previous

Ferdinand Hutahaean Langsung Ditahan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka

Read Next

Dilaporkan ke KPK Karena Diduga KKN, Begini Tanggapan Gibran

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *